Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Fahmi Fauzi
KASONGAN – Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Fahmi Fauzi, menyampaikan sorotan kritis terhadap insentif yang diterima meskipun Katingan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Menurut Fahmi, penghargaan atas pengelolaan keuangan daerah yang baik seharusnya diiringi dengan apresiasi dalam bentuk insentif yang sepadan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Namun, kenyataannya, Katingan hanya menerima insentif sebesar Rp3 miliar angka yang dinilainya tidak sebanding dengan prestasi tersebut.
“Dapat insentif berapa? Tiga miliar. Tidak sepadan. Kalau kita berturut-turut WTP, mestinya kita mendapatkan insentif,”Ujar Fahmi, Senin (21/7/2025) saat ditemui usai mengikuti rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-23 Kabupaten Katingan di halaman kantor Bupati.
Fahmi menegaskan bahwa capaian sebelas kali WTP berturut-turut menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah berada pada jalur yang benar. Meski begitu, ia tak menampik bahwa setiap laporan WTP tetap disertai catatan perbaikan dari BPK yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Sebelas kali berturut-turut kita WTP, tapi masih ada catatan. Tapi kita tahu alurnya di mana nanti. Yang jelas, pengelolaan keuangan kita sudah bagus. Tapi catatan-catatan itu tetap harus diperhatikan,”Tegasnya.
Saat ditanya mengenai hasil audit terbaru tahun 2024, Fahmi mengaku belum secara rinci mempelajarinya karena masih merupakan hasil terbaru dari pemerintahan saat ini. Namun, ia berharap ke depan predikat WTP tetap dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan dari segi kualitas pengelolaan anggaran.
“Seharusnya WTP itu berbanding lurus dengan pengelolaan anggaran kita. Kalau bahasa kampungnya, jangan ‘hambur’. Harus hemat, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Fahmi juga mendorong agar capaian prestasi administratif seperti WTP tidak hanya menjadi simbol, melainkan menjadi cerminan nyata efisiensi anggaran dan komitmen pemerintah dalam pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Katingan.
(Tri)
