Anggota DPRD Katingan, Yudea Pratidina.
KASONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Katingan melalui juru bicaranya, Yudea Pratidina, menyampaikan sejumlah catatan dalam Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III, Selasa (22/7/2025). Agenda rapat tersebut adalah pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan yang dinilai belum optimal. Berdasarkan data yang disampaikan dalam Raperda, realisasi PAD tahun 2024 hanya mencapai 57,79 persen dari target sebesar Rp117.959.495.534,00. Artinya, PAD yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp68.168.667.171,46.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Katingan, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas menggali PAD, untuk bekerja lebih maksimal dan melakukan berbagai inovasi baru guna mengoptimalkan potensi yang ada,”Ucap Yudea Pratidina dalam rapat paripurna.
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa masih banyak potensi PAD yang belum digarap secara maksimal, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan aset dan sumber daya daerah lainnya.
Oleh karena itu, langkah-langkah inovatif, pemetaan potensi yang lebih akurat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan OPD pengelola PAD dinilai sangat penting.
“Catatan ini kami sampaikan sebagai bentuk perhatian dan dorongan agar pengelolaan PAD ke depan tidak hanya bergantung pada sektor yang itu-itu saja. Harus ada terobosan, agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer pusat,”Tambahnya Yudea.
Lebih lanjut juru bicara Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan, bahwa peningkatan PAD yang berkelanjutan menjadi kunci kemandirian fiskal daerah, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan kebutuhan pembiayaan program pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2024, di mana seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
(Tri)
