Home » Inventarisasi Perubahan Kawasan Hutan Diharapkan Berdampak Pada Tata Kelola Lingkungan
20250821_094710

Saat pelaksanaan pembukaan kegiatan Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Kegiatan Perubahan Kawasan Hutan (P2KH)

KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat saat Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Katingan, George Heplin E. Doddy, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Inventarisasi, Verifikasi, dan Validasi Kegiatan Perubahan Kawasan Hutan (P2KH) yang mencakup 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Katingan.

Acara yang digelar secara hybrid di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Katingan, Kamis (21/8/2025), ini diikuti oleh berbagai unsur terkait, baik perangkat daerah, instansi vertikal, maupun perwakilan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Dalam sambutannya, George Heplin menekankan bahwa kegiatan inventarisasi dan validasi perubahan kawasan hutan memiliki arti penting, tidak hanya bagi tata kelola lingkungan, tetapi juga dalam mendukung arah pembangunan daerah. Menurutnya, data yang dihasilkan dari kegiatan ini akan menjadi pijakan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengelola kawasan hutan. Data yang dihimpun akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan, sehingga tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, kawasan hutan di Katingan memiliki peran strategis baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat menjadi keharusan agar dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, George menilai, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pengelolaan hutan. “Inventarisasi dan validasi ini penting agar pembangunan yang dilakukan tetap berorientasi pada keberlanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan P2KH ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perubahan kawasan hutan di Katingan. Dengan begitu, langkah-langkah pembangunan yang diambil pemerintah daerah dapat sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

(Tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *