Home » Plt. Kadisdik Katingan Paparkan Kondisi Pendidikan Saat Audiensi Bersama Wakil Bupati
WhatsApp_Image_2025-09-08_at_09_46_43_(2)

Saat audiensi diruang kerja Wakil Bupati Katingan.

KASONGAN – Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Arianson, memaparkan kondisi terkini dunia pendidikan di Kabupaten Katingan saat audiensi dengan Wakil Bupati Katingan, Firdaus, pada Senin (8/9/2025) di ruang kerja wakil bupati.

Dalam paparannya, Arianson menegaskan komitmen pemerintah daerah sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Katingan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing. Saat ini, terdapat sekitar 3.300 guru yang mengajar di wilayah Katingan.

Ia juga mengungkapkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menunjukkan masih adanya anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebabnya adalah data kependudukan yang belum terbarui akibat perpindahan alamat keluarga.

Sebagai langkah perbaikan, Dinas Pendidikan akan melakukan pemutakhiran data secara berkala dengan berkoordinasi bersama sekolah, pemerintah desa, dan orang tua. Selain itu, akan dimanfaatkan sistem digital terintegrasi agar data anak yang tidak sekolah lebih akurat.

“Pendidikan di Katingan gratis, tidak ada pungutan. Kami terus memperkuat literasi, dan pada 2026 ditargetkan siswa SD kelas 1, 2, dan 3 sudah mampu membaca. Kami juga terus mendorong penguatan kompetensi guru, khususnya dalam bidang digitalisasi, mengingat sebagian besar guru berusia di atas 40 tahun,” ujar Arianson.

Selain itu, aula pendidikan kini dibuka gratis untuk seluruh tenaga pendidik dan dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan belajar. Pemerintah Kabupaten Katingan berharap melalui langkah-langkah strategis ini dan kerja sama erat dengan PGRI, kualitas pendidikan di Katingan dapat terus meningkat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Katingan, Murjani, turut menyampaikan sejumlah usulan. Ia mengajukan kebutuhan sekretariat untuk menunjang aktivitas organisasi, pemanfaatan aplikasi untuk memantau keaktifan dan perkembangan guru, serta perhatian khusus terhadap permasalahan guru yang bertugas di daerah hulu.

(Tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *