Wakil Bupati Katingan Firdaus
KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, (18/9/2025).
Pemkab Katingan diwakili langsung oleh Plt. Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Katingan beserta jajaran staf terkait. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Badan Kesbangpol dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa IHaI dan IKO bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan nyata dari kondisi keharmonisan dan keberagaman di wilayah Kalimantan Tengah.
Partisipasi aktif Pemkab Katingan dalam rakor ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Bupati Katingan, Firdaus. Saat dikonfirmasi, menekankan pentingnya data yang akurat untuk menjaga kerukunan. “Kami sangat mendukung partisipasi jajaran Kesbangpol Katingan dalam rakor ini. Data Indeks Harmoni sangat krusial bagi pemerintah daerah. Ini bukan hanya soal angka, tetapi menjadi panduan kita untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan mengambil langkah preventif yang tepat,”Ujarnya.
Firdaus menambahkan bahwa menjaga kerukunan antarumat beragama dan antargolongan merupakan prioritas utama. “Kebersamaan dan toleransi adalah modal dasar pembangunan di Katingan. Dengan data yang valid, kita bisa merumuskan kebijakan yang proaktif dan efektif dalam menjaga kerukunan, memastikan Katingan tetap menjadi daerah yang aman dan damai bagi seluruh warganya,” tegasnya.
Materi inti dalam rakor ini disampaikan langsung oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI. Pemaparan ini mencakup metodologi penyusunan IHaI dan IKO, yang menjadi pedoman bagi setiap daerah untuk mengumpulkan data secara seragam.
Diharapkan, hasil dari koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat untuk merumuskan kebijakan yang proaktif dan efektif dalam menjaga kerukunan serta mendukung peran ormas sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Partisipasi Katingan menegaskan peran daerah sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa.
(TrI)
