PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Katingan menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, (18/9/2025).
Pemkab Katingan diwakili langsung oleh Plt. Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Katingan beserta jajaran staf terkait. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Badan Kesbangpol dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa IHaI dan IKO bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan nyata dari kondisi keharmonisan dan keberagaman di wilayah Kalimantan Tengah.
“Rakor ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan metode pengukuran. Dengan data yang akurat, kita bisa memetakan potensi kerawanan sosial dan mengambil langkah preventif yang tepat,” ujar Plt. Kepala Bidang Kesbangpol Katingan.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pendataan yang valid agar Indeks Harmoni yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di Kabupaten Katingan. “Setiap data yang kami berikan akan menjadi bagian dari gambaran besar keharmonisan di Kalimantan Tengah. Ini tanggung jawab kami untuk memastikan hasilnya akurat,” katanya.
Materi inti dalam rakor ini disampaikan langsung oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI. Pemaparan ini mencakup metodologi penyusunan IHaI dan IKO, yang menjadi pedoman bagi setiap daerah untuk mengumpulkan data secara seragam.
Partisipasi Pemkab Katingan dalam rakor ini menegaskan peran daerah sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa. Diharapkan, hasil dari koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat untuk merumuskan kebijakan yang proaktif dan efektif dalam menjaga kerukunan serta mendukung peran ormas sebagai mitra strategis dalam pembangunan.
(Tri)
