KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus disusun dengan orientasi pada kepentingan rakyat. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Strategi Daerah bersama jajaran perangkat daerah di Ruang Rapat Bupati, Senin (29/9/2025).
Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Firdaus, Penjabat Sekretaris Daerah Christian Rain, serta seluruh kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Saiful menekankan pentingnya konsistensi dalam perencanaan pembangunan. Ia menyebut, APBD bukan hanya angka dan tabel, melainkan cerminan prioritas daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD adalah instrumen pembangunan yang harus pro rakyat. Penyusunannya harus transparan, akuntabel, dan diarahkan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,”Tegas Saiful.
Bupati menambahkan bahwa setiap perangkat daerah diminta bekerja secara terukur dan menyusun program yang realistis. Ia mengingatkan agar perencanaan anggaran tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
“Kita tidak boleh hanya berfokus pada pusat kota atau wilayah tertentu. Keadilan pembangunan harus menyentuh seluruh pelosok Katingan, agar masyarakat merasakan manfaat yang sama,”Ujarnya.
Selain itu, Saiful juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, koordinasi antar-SOPD akan menentukan sejauh mana APBD dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan koordinasi yang solid dan perencanaan matang, APBD 2026 akan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Katingan,”Tandasnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal Pemkab Katingan dalam menyusun arah kebijakan APBD 2026, sekaligus mengokohkan komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Tri)
