Saat Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menjamu pihak BPK RI di ruang kerjanya
KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Entry Meeting pemeriksaan kinerja pendahuluan atas efektivitas manajemen aset Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Katingan dan instansi terkait lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Katingan, Rabu (27/8/2025).
Rombongan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah dipimpin oleh Dodik Achmad Akbar. Dalam pertemuan itu, BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tata kelola aset daerah dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan akan difokuskan pada aspek perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Katingan.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menyambut baik agenda pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya kelancaran proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim auditor BPK.
“Kami menyadari bahwa pengelolaan aset daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami siap bekerja sama dengan BPK agar proses pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola aset di Kabupaten Katingan,” ujar Firdaus.
Sementara itu, Dodik Achmad Akbar dalam penyampaiannya menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama dari setiap perangkat daerah maupun instansi terkait. Ia berharap pemeriksaan ini dapat menghasilkan evaluasi yang objektif sekaligus menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.
“Pemeriksaan kinerja ini bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, melainkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan aset. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kinerja, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.
(Tri)
