KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan terus memperkuat langkah transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan yang berkolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan, digelar kegiatan Pelatihan dan Simulasi Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKAD Kabupaten Katingan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula BKAD Kabupaten Katingan, Kamis (30/04/2026), dan diikuti sekitar 52 Aparatur Sipil Negara sebagai peserta. Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mendukung percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih modern, efektif, efisien dan akuntabel.
Transformasi digital saat ini menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kinerja birokrasi yang cepat, transparan dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, penerapan aplikasi SRIKANDI yang terintegrasi dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dinilai mampu menjadi solusi dalam pengelolaan administrasi dan arsip pemerintahan secara digital.
Sekretaris BKAD Kabupaten Katingan, Siren, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dan TTE sangat penting untuk mendukung sistem kearsipan modern di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, digitalisasi administrasi tidak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan kejelasan jejak dokumen.
“Kami berharap BKAD dapat menerapkan SRIKANDI dan pemanfaatan TTE untuk memudahkan sistem kearsipan, terlebih dalam kondisi penerapan kebijakan Work From Home yang menuntut fleksibilitas. Selain itu, seluruh proses akan terekam dalam sistem sehingga memiliki jejak digital yang jelas dan tidak mudah dimanipulasi,” ujarnya.
Ia juga menilai penerapan sistem digital akan membantu meningkatkan efektivitas kerja ASN, terutama dalam proses surat-menyurat dan pengarsipan dokumen yang selama ini masih banyak dilakukan secara manual. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, tertib dan terdokumentasi dengan baik.
Sementara itu, Kepala Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, menegaskan bahwa penggunaan TTE pada aplikasi SRIKANDI merupakan bagian penting dalam mendukung percepatan transformasi digital di Kabupaten Katingan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja perangkat daerah.
“Digitalisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, termasuk pengurangan penggunaan kertas dan tinta. Selain itu, SRIKANDI memberikan fleksibilitas yang luar biasa karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta memiliki kekuatan hukum yang sah,” jelas Hotden.
Ia menambahkan bahwa penerapan TTE juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap gerakan paperless office atau pengurangan penggunaan dokumen fisik di lingkungan pemerintahan. Selain lebih efisien, sistem digital juga diyakini mampu memperkuat keamanan data dan dokumen pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan pemaparan materi terkait kebijakan dan dasar hukum penggunaan Tanda Tangan Elektronik, termasuk aspek legalitas dokumen elektronik serta pentingnya menjaga keamanan informasi. Materi tersebut diberikan agar peserta memahami bahwa dokumen digital yang ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta juga diberikan pemahaman mengenai manfaat penggunaan TTE dalam mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Tidak hanya itu, para peserta turut mendapatkan pelatihan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI, mulai dari proses pembuatan konsep surat, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, disposisi surat, hingga proses penandatanganan dokumen secara elektronik yang terintegrasi langsung dengan sistem.
Suasana pelatihan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta terlihat antusias menggali informasi terkait implementasi penggunaan aplikasi dalam tugas sehari-hari, terutama mengenai kendala teknis dan mekanisme penggunaan TTE dalam administrasi pemerintahan.
(tri)
