Wakil Bupati Katingan, Firdaus.
KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan capaian Indeks Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Prevention (MCP) yang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal ini disampaikan menyusul kegiatan Koordinasi dan Pemantauan MCP yang diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah Katingan, Christian Rain, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara daring bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) pada Rabu (17/9) kemarin, di Aula Inspektorat Kabupaten Katingan.
Dalam pemaparan Tim KPK-RI, diketahui bahwa capaian MCP Pemkab Katingan sementara berada di angka 24 persen. Menyikapi hal ini, Firdaus menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi pemicu bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja lebih serius dan melakukan percepatan dalam melengkapi dokumen maupun indikator penilaian.
“Nilai 24 persen ini memang masih bersifat sementara. Justru ini harus menjadi motivasi agar semua perangkat daerah lebih sigap dalam menindaklanjuti catatan-catatan yang ada. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin capaian MCP kita bisa meningkat signifikan,”Ucap Firdaus, Kamis (18/9/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Inspektorat atau OPD tertentu. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam memastikan seluruh indikator yang menjadi penilaian MCP dapat terpenuhi tepat waktu.
“Kita ingin Katingan dikenal sebagai daerah yang mampu menerapkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Maka saya minta semua OPD menaruh perhatian penuh pada penilaian MCP ini, karena hal ini bukan hanya sekadar angka, tetapi cerminan komitmen kita terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Firdaus berharap, dengan adanya koordinasi yang difasilitasi KPK-RI ini, Pemkab Katingan mampu memperkuat sistem tata kelola serta mendorong budaya kerja yang lebih akuntabel. Upaya tersebut diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik dan memperkuat pembangunan di Kabupaten Katingan.
(Tri)
