KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Kerja Bupati, Rabu (17/9/2025). Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk menilai sekaligus memperkuat praktik keterbukaan informasi publik di Kabupaten Katingan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfostandi) Katingan, Yusup Supriyono, bersama Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Siti Mariati.
Saiful menyambut kedatangan tim Monev dengan penuh apresiasi. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari upaya kita menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemkab Katingan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari transparansi tersebut,” ujar Saiful.
Bupati juga berharap, hasil evaluasi yang dilakukan KI Provinsi dapat menjadi masukan konstruktif untuk terus memperbaiki tata kelola informasi publik di Katingan.
Sementara itu, Tim Monev KI Kalteng menjelaskan bahwa monitoring keterbukaan informasi publik merupakan agenda rutin tahunan. Evaluasi dilakukan mulai dari ketersediaan informasi, mekanisme pelayanan, pengelolaan dokumentasi, hingga kualitas layanan informasi bagi masyarakat.
Mereka menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Diskominfostandi Katingan patut diapresiasi. Menurut Tim Monev, konsistensi serta komitmen pimpinan daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan keterbukaan informasi.
Kabupaten Katingan pun dinilai memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan peringkat keterbukaan informasi di tingkat provinsi.
Audiensi berlangsung dalam suasana akrab, ditutup dengan dialog terbuka antara Tim Monev KI Kalteng dan jajaran Diskominfostandi Katingan. Dalam diskusi tersebut, berbagai tantangan dan strategi penguatan layanan informasi publik dibahas secara mendalam sebagai langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.
(Tri)
