Kepala Dinas Diskominfostandi Katingan, Wim Ngantung.
KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025. Kegiatan ini dinilai menjadi momentum penting bagi Katingan dalam memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Wim, menegaskan keikutsertaan Katingan dalam uji publik tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari budaya birokrasi yang harus dibangun secara konsisten di semua lini pelayanan.
“Melalui uji publik ini, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat,”Kata Wim, Senin (13/10/2025).
Dalam menghadapi uji publik tersebut, Pemkab Katingan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Beberapa aspek yang menjadi fokus evaluasi di antaranya inovasi layanan informasi publik, mekanisme permohonan informasi, kecepatan respon terhadap permintaan data, kualitas konten publikasi, serta integrasi sistem informasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
Wim juga mengatakan bahwa upaya ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa tata kelola informasi publik di Katingan tidak hanya memenuhi standar formal penilaian, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pemerintah daerah ingin mendorong terciptanya sistem informasi yang mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan warga, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah,”Imbuhnya.
Dengan semangat keterbukaan tersebut, Katingan berharap dapat menjadi salah satu daerah yang unggul dalam pengelolaan informasi publik di Kalimantan Tengah. Keikutsertaan dalam uji publik ini sekaligus menjadi cerminan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui transparansi dan keterlibatan masyarakat.
(Tri)
